TIMES WAKATOBI, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai wacana realokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak terserap merupakan langkah tepat untuk menjaga efisiensi keuangan negara.

Hal itu ia sampaikan menanggapi rencana Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang membuka opsi untuk mengalihkan anggaran MBG ke program lain maupun untuk membayar utang negara.

“Harusnya langkah yang tepat ya. Pak Prabowo ini kan efisiensi dan realokasi. Kalau dana diambil dari kantong A dipindahkan ke kantong B, katakanlah kantong B ini MBG. Kantong B serapannya 10 persen, yang 90 persen ini kan enggak ngucur, enggak ada likuiditas,” ujar Qodari di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Menurut Qodari, kebijakan tersebut secara logika sudah benar. Namun, ia menekankan perlunya pematangan teknis agar anggaran yang dialihkan tidak kembali tersendat di program lain.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dana MBG yang tidak terserap sebaiknya bisa dialihkan untuk membiayai program lain yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain. Agar apa? Agar ekonomi bergerak, kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah tidak akan membiarkan anggaran MBG yang tak terserap menganggur hingga akhir tahun. Jika hingga akhir Oktober 2025 realisasi penyerapan masih rendah, dana tersebut akan dialihkan ke program lain, digunakan untuk mengurangi defisit, atau membayar utang.

“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian,” kata Purbaya.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Program MBG pada 2025. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari 15,5 juta anak sekolah, 2,4 juta ibu hamil, menyusui, balita, hingga kelompok masyarakat lain yang dilayani oleh sekitar 32 ribu Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG). (*)